LATAR BELAKANG
A. Latar BelakangUndang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang
berkaitan dengan ;
-
hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
-
kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan
informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
-
Pengecualian bersifat ketat dan terbatas
-
Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem
dokumentasi dan pelayanan informasi.
Salah satu alasan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi relevan dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan denganBadan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU nomor 14 Tahun 2008 meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD.
Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik baiknya.